Serangan siber bisa menyerang siapa saja! Yap, tidak hanya kita saja – warga sipil biasa yang bisa menjadi target kejahatan siber. Ternyata, instansi pemerintahan juga kerap menjadi incaran para penjahat siber termasuk pemerintah Indonesia. Memangnya, serangan siber seperti apa saja sih yang pernah pemerintah Indonesia hadapi?
Kebocoran data dari PDN mungkin yang paling melekat di pikiran Anda ketika membahas serangan siber yang pernah menyerang Indonesia. Namun, selain itu ternyata ada lebih banyak lagi kasus serangan siber yang Indonesia hadapi.
Menurut data yang beredar, serangan siber di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan sepanjang tahun kemarin yakni tahun 2024. Bahkan, data dari awanpintar.id menyebutkan Indonesia tercatat telah mengalami lebih dari 2,4 miliar serangan siber dalam 6 bulan pertama di tahun 2024 alias mendapat 13 juta serangan per harinya. Wah, sungguh angka yang sangat fantastis! Simak beberapa serangan siber yang pernah pemerintah Indonesia hadapi berikut yang telah tim kharismaworld.co.id rangkumkan :
Serangan Siber yang Pernah Pemerintah Indonesia Hadapi
Kebocoran Data Satu Data ASN
Kasus serangan siber yang satu ini terjadi pada Agustus tahun 2024. Pada bulan dan tahun ini, Indonesia harus menghadapi kasus kebocoran data sensitif sebanyak 4,6 juta data milik Pegawai Negeri Sipil atau PNS.
Menurut data yang tim kharismaworld.co.id peroleh, data – data ini pertama kali bocor di dark web diketahui dengan adanya cuitan X dari akun @FalconFeeds.io. Dari akun tersebut menyebutkan jika ada seorang peretas yang mengklaim akan menjual basis data yang masuk pada Satu Data PNS.
Data – data ini mencakup data yang sangat rahasia contohnya nomor identitas atau NIK, nama, alamat dan informasi sejenisnya. Selain mengklaim akan menjual data ini, peretas ini juga menyoroti kerentanan sistem yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Selain menimbulkan kerugian individu entah dampaknya saat ini atau di lain hari juga berpengaruh ke kredibilitas dari suatu instansi.
Baca Juga : Apakah Bisa Menyadap WA? Ketahui Cara Mengatasinya?
Kasus Kebocoran Data NPWP
Kemunculan Bjorka menjadi salah satu serangan siber yang pemerintah Indonesia hadapi dan sangat menggemparkan pada kala itu. Bjorka berhasil meretas sekitar 6,6 juta data NPWP penduduk Indonesia. Data ini mencakup nomor NPWP dan informasi – informasi sensitif yang lainnya. Termasuk data – data tokoh nomor 1 Indonesia pada kala itu yaitu Mantan Presiden Joko Widodo dan sederet menterinya. Serangan ini lagi – lagi memiliki dampak yang begitu besar namun tidak disadari oleh khalayak umum. Juga menyoroti kelemahan sistem keamanan digital yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
Pembobolan Situs KPU
Jika dua kasus di atas terjadi pada tahun 2024, pembobolan situs KPU terjadi pada 20 tahun sebelumnya yakni tahun 2004. Pada tahun 2004, Indonesia baru pertama kali menyelenggarakan pemilu alias pemilihan umum. Saat itu, tim IT KPU meluncurkan sebuah website dengan nilai 152 miliar. Website tersebut digadang – gadang tidak bisa diretas oleh siapapun.
Namun, klaim tersebut tidaklah terbukti. Seorang hacker yang menyamarkan namanya menjadi Xnuxer yang kemudian diketahui bernama Dani Firmansyah berhasil mengacak – acak situs web tersebut dengan mencoba untuk spoofing. Spoofing melibatkan pengalihan IP Status sehingga mengambil alih situs.
Baca Juga : Cara Mendeteksi Virus di Handphone
Situs DPR RI Down dan Berganti Nama
Serangan siber yang pernah Pemerintah Indonesia hadapi yang selanjutnya adalah downnya situs DPR RI dan berganti nama. Di dunia cyber crime sering terdengar istilah hacktivism. Aktivitas hacktivism adalah aktivitas meretas situs web pemerintahan atau organisasi – organisasi tertentu. Tujuannya apa? Selain untuk mendapat perhatian dari khalayak umum juga bisa jadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Awalnya, situs DPR tidak bisa diakses. Setelah ditelusuri, ternyata situs mendapatkan serangan DDoS. Serangan ini memanfaatkan pelimpahan lalu lintas yang padat sehingga website tidak bisa diakses. Saat inilah para hacker beraksi. Mereka mengganti nama situs DPR menjadi singkatan yang mereka buat sendiri dan cenderung memiliki arti yang tidak bagus.
Peretasan Terhadap Website BPJS Kesehatan
Peretasan juga terjadi pada lembaga BPJS Kesehatan pada tahun 2021 lebih tepatnya pada bulan Mei. Akibat diretasnya bpjs-kesehatan.go.id mengakibatkan data dari 279 juta orang Indonesia dibocorkan dan dijual belikan pada suatu forum bernama Raid Forums oleh akun bernama “Kotz”. Data yang diperjual belikan tersebut mencakup beberapa aset – aset penting termasuk di dalamnya terdapat NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji. Data ini dijual dengan harga Rp84,4 juta rupiah.
Baca Juga : Jenis - jenis CyberSecurity Ada Apa?
Nah itulah tadi 5 serangan siber yang pernah Pemerintah Indonesia hadapi. Ini baru sebagian kecil, ada banyak sekali jenis serangan siber. Dari banyaknya serangan siber yang terjadi, kelemahan sistem keamanan digital menjadi salah satu penyebab mengapa data bisa bocor.
Untuk itu, penting halnya untuk aware terhadap keamanan digital apalagi untuk diri sendiri. Untuk itu, McAfee Total Protection hadir sebagai salah satu cara terbaik untuk memproteksi data dari kejahatan siber.
